1. Pengganti Undang-undang No.2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah:
a. Undang –undang No. 43 TAHUN 1999
b. Undang –undang No. 18 TAHUN 2001
c. Undang –undang No. 29 TAHUN 2004
d. Undang –undang No. 32 TAHUN 2004
e. Undang –undang No. 33 TAHUN 2004
Jawaban :D
2. Implementasi kebijaksanaan otomi daerah (otomi khusus)
a. Memperbaiki sistem pemerintahan daerah
b. Terpilihnya gubernur/bupati/walikota secara demokratis
c. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan repoblik Indonesia (NKRI)
d. Menjamin terselengaranya kerjasama antardaerah
e. Menjamin pengelolaan keungan negara
Jawaban :C
3. Pelaksanaan otomi daerah dititikberatkan pada:
a. Pemerintah Pusat
b. Pemerintah Propinsi
c. Pemerintah kabupaten/Kota
d. Pemerintah Kecamatan
e. Pemerintah Kelurahan/Desa
Jawaban :C
4. Masalah pornoaksi dan pernografi merupakan suatu bahasan serius yang sedang diperdebatkan di DPR RI. Komisi yang bertugas untuk membahas untuk membahas permasalahan ini adalah:
a. Komisi I
b. Koomisi II
c. Komisi III
d. Komisi IV
e. Komisi V
Jawaban :C
5. Untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar maka anggota MPR yang hadir sekurang-kurangnya:
a. 1/3 dari umla anggota MPR
b. ½ dari jumlah anggota MPR
c. 2/3 dari jumlah angota MPR
d. Seluruh angota MPR
e. Tidak ada jawaban
Jawaban :C
6. Masa periode Kabinet indonesia Bersatu adalah:
a. 2001-2006
b. 2002-2007
c. 2003-2008
d. 2004-2009
e. 2005-2010
Jawaban :D
7. Alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatdengan cara melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakakan hukum adalah:
a. TNI - AD
b. TNI - AU
c. TNI – AL
d. Kepolisian RI
e. Kejaksaan RI
Jawaban :D
8. Pasal UUD 1945 yang mengatur kebudayaan nasional adalah:
a. Pasal 6
b. Pasal 13
c. Pasal 22
d. Pasal 31
e. Pasal 32
Jawaban :E
9. Salah sat penyebat tertinggalnya sistem pendidikan di Indonesia adalah minimnya alokasi anggaran pendikan yang bersumber dari APBN untuk memenuhi segala kebutuhan peyelengaraan pendidikan nasional. Anggaran yang dialokasikan untuk bidang ini seharusnya minimal:
a. 10 % dari APBN
b. 15 % dari APBN
c. 20 % dari APBN
d. 30 % dari APBN
e. 35 % dari APBN
Jawaban :C
10. Badan yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah:
a. Jaksa Agung
b. Mahkamah Agung
c. Mahkama Konstitusi
d. Mahkama Yudisial
e. Pengadilan Negeri
Jawaban :C
Selanjudnya < KLIK >










0 comments:
Posting Komentar